YOGYAKARTA (Metro Indonesia) – Dengan seragam khas masing-masing ormas yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Kemasyarakatan Pembela Tanah Air (ALOR PETA) meminta pihak terkait agar serius menindak lanjuti terkait dengan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora beserta atributnya yang digelar pada 1 Desember 2021 di Titik Nol Km, karena dinilai telah menciderai keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari Sabang sampai Merauke (28/12/21).
Koordinator Aksi ALOR PETA DIY, Dani Eko Wiyono S.T.menyampaikan bahwa sebagai bukti keseriusan pihaknya mengirimkan surat permohonan audensi pada insatansi-instansi terkait termasuk kepada Kapolda DIY, Aliansi ormas di Yogyakarta yang terdiri dari, Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) DIY, Forum Komunikasi Jogja Rembug (FKJR), Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Paksi Katon dan Trengginas Merah Putih (TGMP) secara tegas menolak munculnya upaya-upaya separatisme yang ada di wilayah DIY, mengingat DIY merupakan miniatur daripada Indonesia, yang terdiri dari keberagaman yang dibalut oleh Bhinneka Tunggal Ika.
“Yang menjadi point penting dari laporan yang kami layangkan pada pihak Kepolisian adalah, kami secara tegas menolak munculnya aksi Separatis, Terorisme, Radikalisme dan Komunisme dalam bentuk apapun di wilayah DIY, apapun itu NKRI adalah harga mati bagi kami, jangan dicabik-cabik keutuhan dari NKRI yang dibangun dari tetesan keringat, darah dan pengorbanan para pendiri bangsa ini,” tegasnya.
Ditambahkan oleh Dani, pihaknya sangat menyayangkan terjadinya aksi pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember lalu, yang dibungkus dan di manipulasi dengan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan demokrasi.
“Jadi kedatangan kami kali ini adalah meminta waktu Kapolda DIY agar berkenan menerima dan berdiskusi terkait dengan kegelisahan dari sejumlah anak bangsa yang ada di DIY terkait dengan munculnya gerakan-gerakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak separatis, yang apabila tidak ditindak lanjuti, maka dampaknya akan sangat besar terhadap kedaulatan serta keutuhan dari NKRI,” tambahnya.
Lebih lanjut disampaikan oleh Dani, yang juga sebagai Ketua DPW PEKAT IB DIY jika, pihaknya juga mengirimkan permohonan audensi kepada Danrem 072/Pamungkas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.
“Jadi kedatangan kami kali ini adalah meminta waktu Kapolda DIY agar berkenan menerima dan berdiskusi terkait dengan kegelisahan dari sejumlah anak bangsa yang ada di DIY terkait dengan munculnya gerakan-gerakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak separatis, yang apabila tidak ditindak lanjuti, maka dampaknya akan sangat besar terhadap kedaulatan serta keutuhan dari NKRI,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Paksi Katon, Romo Muhammad Suhud menuturkan jika, sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang sangat mencintai dengan NKRI dan tidak ingin NKRI tercabik-cabik keutuhannya oleh oknum-oknum yang menginginkan berdirinya negara diatas negara, dengan membonceng kebebasan demokrasi yang tidak terkontrol.
“Apapun itu jangan sampai ada gerakan – gerakan yang mengarah kepada terpecahnya NKRI, Pemerintah harus segera bertindak untuk menyikapi hal-hal seperti ini, yang sudah mengarah pada gerakan separatisme,” ujar Romo Suhud.
Sementara itu menurut Ketua Trengginas Merah Putih (TGMP) Heru Nugroho S.Sos., pihaknya sebagai bagian dari elemen anak bangsa merasa terusik dengan adanya gerakan yang sudah bisa dikatakan sebagai gerakan separatisme, yang bisa merongrong kewibawaan dari Negara sekaligus bisa mencabik-cabik keutuhan dari NKRI yang harus dijaga betul dengan segenap anak bangsa.
“Kmi berharap kejadian pada 2 Desember yang lalu agar segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, jangan sampai di wilayah DIY ini menjadi lahan subur untuk tumbuhnya gerakan separatisme,” harapnya.
Ketua Forum Komunikasi Jogja Rembug (FKJR), Kanjeng Suryo yang membersami kegiatan menyebutkan pihaknya sangat prihatin dengan adanya sejumlah oknum yang menciderai kebebasan demokrasi dengan melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora, yang notabene merupakan sebuah upaya makar terhadap eksistensi dari NKRI, dan ini sudah bisa dikatakan sebagai gerakan separatisme yang dampaknya sangat luar biasa, apabila Pemerintah tidak segera menyikapi hal tersebut.
“Mari kita bersama jaga keutuhan NKRI secara umum, dan Yogyakarta yang Istimewa, jangan ada lagi kegiatan seperti pada 1 Desember yang lalu, dan kami sebagai bagian dari elemen anak bangsa berharap Pemerintah segera bersikap terkait hal ini,” pungkasnya.
(Reporter : Bambang)
