Turki Akan Melarang PHK Selama 3 Bulan Untuk Melunakkan Dampak Pandemi

Bagikan

 

Istanbul, MetroIndonesia.co – Undang-undang ini direncanakan akan dikirim ke parlemen pada awal minggu depan dan akan disahkan secepat mungkin, langkah terbaru dalam upaya pemerintah untuk melindungi pekerjaan

Turki sedang mempersiapkan langkah-langkah tambahan untuk melindungi kejatuhan ekonomi dari wabah koronavirus di pasar tenaga kerjanya.

Negara itu akan melarang PHK selama tiga bulan di bawah rancangan undang-undang yang bertujuan melindungi mereka yang kurang memiliki keamanan kerja dan mengurangi dampak wabah terhadap ekonomi, Reuters mengutip dua pejabat senior mengatakan Rabu.

“Undang-undang yang diusulkan akan menjamin pekerjaan dan bertujuan untuk melindungi karyawan yang tidak memenuhi syarat untuk upah buruh pendek dan diberlakukan cuti yang tidak dibayar,” kata salah satu pejabat seperti dilansir situs resmi Daily Sabah.

Presiden Recep Tayyip Erdoğan akan diberi wewenang oleh Parlemen untuk memperpanjang periode ini hingga enam bulan, kata sumber itu.

Pemerintah berencana untuk mengirim undang-undang ke Parlemen awal minggu depan, dua pejabat senior lainnya mengatakan kepada Reuters pada hari Kamis.

“Rancangan undang-undang dijadwalkan untuk dikirim ke Parlemen pada awal minggu depan dan disahkan secepat mungkin,” kata salah satu pejabat.

Ini akan berlaku bagi siapa saja yang diberhentikan atau diberhentikan pada 15 Maret dan tidak berhak atas tunjangan pengangguran. Mereka akan dibayar TL 39,24 harian ($ 5,83) oleh pemerintah.

Korban tewas Turki dari COVID-19, penyakit pernapasan yang dipicu oleh coronavirus, berdiri di 812 pada hari Rabu, kata kementerian kesehatan, di antara total lebih dari 38.000 kasus yang dikonfirmasi.

Ankara telah menghentikan semua penerbangan, perjalanan antarkota terbatas, sekolah-sekolah tertutup, bar-bar dan kafe-kafe dan penangguhan doa massal untuk melawan wabah tersebut.

Erdogan bulan lalu mengumumkan paket bantuan TL 100 miliar ($ 14,85 miliar) – Perisai Stabilitas Ekonomi – yang memangkas pajak untuk sektor-sektor yang terpukul keras dan membuka kunci pendanaan bagi pekerja, sementara bank sentral membanjiri sektor keuangan dengan likuiditas lira murah.

Beberapa perusahaan di sektor penerbangan dan pariwisata telah mulai bekerja paruh waktu dan skema cuti yang tidak dibayar sementara beberapa produsen menghentikan sementara produksinya. Toko makanan dan layanan pengiriman online telah mengumumkan perekrutan tambahan karena permintaan telah meningkat.

Negara ini telah mengambil langkah besar untuk melindungi pekerjaan di tengah pandemi, termasuk tunjangan pekerjaan jangka pendek.

Menteri Keuangan dan Keuangan Berat Albayrak pada hari Selasa mengatakan pemerintah akan memberikan dukungan gaji kepada karyawan yang dipaksa untuk mengambil cuti yang tidak dibayar.

Pemerintah juga menawarkan untuk membayar 60% dari upah karyawan yang bekerja di bisnis yang menderita wabah, sementara bank-bank pemerintah telah menawarkan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang menjaga jumlah pegawai tetap stabil selama periode ini.

Sebagai bagian dari langkah-langkah untuk mendukung bisnis, pemerintah telah menunda pajak pertambahan nilai (PPN) dan pembayaran premi asuransi untuk pedagang dan perusahaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berada dalam lingkup force majeure.

Dengan tunjangan kerja jangka pendek ini, pemerintah akan melakukan transfer langsung – dalam kisaran TL 1.752 ke TL 4.381 – ke rekening bank karyawan secara langsung.

Pemerintah juga akan membayar asuransi kesehatan mereka selama periode ini.

Negara mendukung pengusaha dengan upah minimum dan dukungan pajak di samping tunjangan kerja jangka pendek. Turki meningkatkan pensiun minimum menjadi TL 1.500 setelah dimulainya wabah.

Salah satu pejabat Turki Kamis mengatakan peraturan terpisah juga direncanakan untuk mendukung keuangan usaha kecil seperti tukang cukur dan pemilik restoran yang dilarang beroperasi di bawah pembatasan terkait coronavirus.

“Kami juga akan segera membawa peraturan baru tentang pedagang. Ini akan memastikan melindungi dan mendukung secara finansial usaha kecil seperti restoran (dan) tukang cukur yang ditutup karena coronavirus,” kata pejabat kedua.

Menurut rancangan undang-undang, yang mencakup beragam peraturan, pemasok dan pengecer tidak akan dapat menaikkan harga barang dan jasa tanpa alasan yang masuk akal dan menimbun barang akan dilarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *