Jakarta (Metro Indonesia) — Lembaga riset Amerika Serikat, Aiddata, mengungkap Indonesia sebagai salah satu negara penerima utang terselubung (hidden debt) terbesar dari China. Utang terselubung China ini mengalir ke sejumlah proyek infrastruktur yang digarap BUMN dan swasta.
Pada rentang 2000-2017, nilainya mencapai USD 34,38 miliar atau dengan kurs saat ini setara Rp 488,9 triliun. Adapun proyek yang didanai utang dari China mulai dari bendungan hingga kereta cepat Jakarta-Bandung.
Daftar Proyek Infrastruktur yang Didanai Utang China
Dari penelusuran kumparan, ada sejumlah mega proyek infrastruktur di Indonesia yang didanai oleh China. Mulai dari bendungan hingga kereta cepat Jakarta-Bandung pun didanai dari utang terselubung.
Pertama yakni Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat. Waduk terbesar kedua di Indonesia ini bisa dibangun dengan dana USD 215,62 juta dari CEXIM-China, seperti diungkapkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.
Kemudian Tol Medan-Kualanamu sepanjang 61,8 km. Proyek ini dibiayai utang luar negeri dari CEXIM-China sebesar USD 122,43 juta.
Terbaru yakni kereta cepat Jakarta-Bandung. Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, disebutkan investasi sebesar USD 5,573 miliar tidak menggunakan APBN dan tanpa jaminan pemerintah. Namun akhirnya kini pemerintah ikut mendanai lewat APBN akibat pembengkakan biaya.
Ekonom Sebut Investasi China Hanya Bungkus
Dalam laporan riset ‘Banking on the Belt and Road: Insights from a new global dataset of 13,427 Chinese Development Projects‘ itu, Aiddata menjelaskan dana tersebut termasuk investasi dalam skema Belt and Road Initiative (BRI). Ekonom Universitas Islam Indonesia (UII), Zulfikar Rakhmat, menilai pendanaan proyek-proyek dalam skema BRI sejatinya memang utang, namun dibungkus menjadi investasi.
“Sebenarnya tuh kalau saya lihat memang sebenarnya dari awal itu utang yang ditutup rapi atau dibungkus dengan investasi. Sebenarnya itu utang,” kata Zulfikar kepada kumparan, Jumat (15/10).
Staf Khusus Sri Mulyani Buka Suara
Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menjelaskan utang terselubung Indonesia dari China bukan termasuk utang pemerintah. Melainkan utang tersebut melalui skema bisnis dengan BUMN maupun perusahaan patungan dan swasta.
Sehingga, jika pihak itu menerima pinjaman tersebut, bukan menjadi tanggung jawab negara, tapi menjadi tanggung jawab mereka.
“Utang tersebut dihasilkan dari skema Business to Business (B-to-B) yang dilakukan dengan BUMN, bank milik negara, special purpose vehicle, perusahaan patungan, dan swasta. Utang BUMN tidak tercatat sebagai utang Pemerintah dan bukan bagian dari utang yang dikelola Pemerintah,” ujar Prastowo dalam akun Twitternya @prastow, Jumat (15/10).
